Kadis PU Bantah Jual Proyek APBD Batubara, Jamin Tudingan Sapma IPK Salah Kaprah

Jurnalhariansumut.com – Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Batubara, Riswan Simarmata membantah tudingan Sapma IPK Batubara yang menudingnya telah memperjualbeli proyek/tender di dinas yang sedang ia pimpin.

Riswan mengatakan tudingan Sapma IPK tersebut dialamatkan ke instansi yang salah kaprah dan tak sesuai alamat, bahkan dirinya menjamin di lingkup pemerintahannya tidak membiarkan terjadinya jual-beli proyek. Menurut dia, setiap proses tender proyek harus melalui Unit Layanan Pengadaan dan tidak ada kaitanya terhadap jabatan dan kewenaganya mencampurtangani urusan tender tersebut.

“Aku dan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dinas PU sudah serahkan penanganan tender itu ke ULP, dan semua proses itu langsung terhubung dalam pengawasan KPK dan TP4D. Jadi pegawai pegawai ULP lah yang harus selektif untuk memilih rekanan berdasarkan mekenisme dan jalur perundang-undangan yang berlaku dan sah dalam proses administrasi,” kata Simarmata saat dikonfirmasi, Kamis, (26/7).

Riswan Simarmata Jamin, Tak akan Tekenkan Kontrak Bagi Rekanan yang tak Becus Sampai Kiamat, Bahkan dijebloskan ke daftar Hitam

“Jikakalau ada pekerjaan rekanan yang tidak sesuai spek dan tak becus nantinya, maka rekanan akan ku jebloskan itu ke daftar hitam pemerintah, bukan itu aja, ku jamin lagi kontrak nya takan ku tekenkan sampai kiamat, biar ga cair tu pembayaran nya, enak aja pulak kalian bilang aku penjual proyek bah.” Bantah Riswan saat dituding dirinya sebagai Makelar proyek.

Sebelumnya, Riswan Dituding jual APBD Lewat Permainan Sistem LPSE

Sebelumnya, para pendemo yang tergabung dalam OKP Sapma IPK pada kamis ini (26/7) melakukan demontrasi dengan membawa ratusan masa ke kantor Bupati Batubara untuk membongkar adanya dugaan pejabat PNS yang bekerja di dinas PU, bermain proyek dibalik layar sistem LPSE atas pengkondisian yang digagas Riswan dengan terkendali selaku kepala dinas, Senin (26/7/2018).

Riswan Simarmata Sebelumnya, Disebut Masuk dalam Lingkaran Setan Sebagai Kontraktor Bayangan

Dalam penyampaian protes demonstrasi mereka sebelum mendapatkan tanggapan dari Riswan, Komandan Aksi, Firman menuding bahwa terdapat Pejabat PNS yang terlibat kongkalikong dalam lingkaran setan tersebut. ” Ada kepala dinas yang bermain proyek disini, mereka bermain sebagai kontraktor bayangan. Dia adalah Riswan Simarmata,” ujarnya lagi seraya meyakinkan para hadiran di lokasi aksi

Riswan Simarmata Juga Dituding Jual Proyek kepada Rekanan Lokal sebesar 15-20%

Para pendemo juga mengatakan bahwa para kontraktor bayangan ini melakukan aksinya dengan bringgas menggunakan perusahaan dari luar daerah dengan potongan sebesar 2.5 %. “Mereka ini menggunakan perusahaan diluar daerah. Kalau pun ada perusahaan lokal yang bekerja, mereka meminta fee sampai  15-20 %, lain kalo perusahaan diluar daerah, di tekan sampai 15-20%”, salah satu diantara pengkondisian tender itu adalah proyek lelang senilai 1,5 milyar, dengan nama kegiatan Normalisasi Rehab berat jalan merdeka menuju ujung baru anggaran APBD TA 2018″ ujar Firman.

Riswan Kembali Membantah Tudingan Itu, Sebut Tak Ada Jalur Tikus untuk masuk ke dalam Tender APBD

Menanggapi Nanyian para pendemo itu, Riswan Simarmata kembali mengatakan selaku pimpinan dinas PUPR, tidak ada terowongan tikus baginya untuk mengkondisikan sejumlah proyek APBD tersebut, ” semua urusan tender tidak ada kaitanya sama ku, dari tadi ku bilang begitu, Semua penanganannya kan sudah kami serahkan ke ULP, mereka lah yang berkopeten untuk memilih kelayakam rekanan yang berkopeten berdasarkan ahli dan pengalaman sesuai syarat kualifikasi usaha yang ditentukan, bahkan ku larang keras itu apabila ada Rekanan yang mensubkontrakkan proyek yang diperoleh, harus dikerjakan sendiri, jika tidak aku jamin kontrak pembayaranya tidak ku cairkan sampai kiamat nanti” kata dia.

Jika masalah tender yang dipermasalahkan, para Pendemo diharap lebih Probesional Cek Ke ULP, bukan hanya menuding

Ketua DPRD Batubara

Terpisah, Pimpinan DPRD Batubara, Selamat Arifin mengatakan, setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 lalu. Ia telah meminta pemerintah dan penegak Hukum di Batubara untuk bekerjasama mengawasi setiap proses tender dan pengerjaan proyek di SKPD setempat.

“Jika memang tudingan Sapma IPK Batubara itu mengatakan hal yang benar, diharap seluruh Jajaran instrumen daerah yakni Inspektorat dan TP4D di harap menindak tegas bagi setiap SKPD yang bermasalah terutama jika memang ada keterlibatan monopoli proyek di dinas PUPR itu, dan jika pun masalah tender yang dipersoalkan, diharap para pendemo ini pun bisa profesional bila menuding terjadi intervensi proyek, bisa cek aja langsung ke ULP kan semua nya sudah serba online dan terhubung langsung kan dalam pengawasan pusat, bukan hanya sekedar tudingan “kata dia saat dimintai tanggapannya usai Demo di ruang Paripurna, pada kamis (29/7)

Asisten III sebut Intervensi Proyek tidak ada hubunganya dengan Dinas, Semua Bola Api Tender Ada di UlP 

Asisten III Pemerintah Batubara

Tak hanya bantahan dan saran dari Simarmata dan DPR saja yang dilontarkan ke sapma IPK, aksi bantahan dan saran pun diikuti oleh asisten III, Ataruddin. Ia menyambut aksi tuntutan Sapma IPK tidak ada hubunganya dengan Riswan Simarmata, sebeb katanya semua urusan tender dan pelaksanaanya telah dipertangungjawabkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Sebenarnya urusan tender ini tidak ada kaitanya dengan intervensi dinas ya, semua penanganan sudah ada di ULP semuanya, tapi jika Aspirasi Satma IPK itu betul betul benar dan punya bukti keterlibatan intervensi, nanti setelah penyusuan KUA dan PPAS dan disahkan saat di RAPBD akan saya sampaikan tuntutan itu kepada PLt Bupati agar dipertimbangkan,” cetusnya saat ditemui di ruangan DPRD . (JHS/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.