Diduga Papa Minta Uang Proyek, Riswan Simarmata Disebut sebagai Kontraktor Bayangan

Jurnalhariansumut.com – Putih itu belum tentu bersih, hitam pun sebaliknya belum tentu kotor. Termasuk Dinas PUPR kabupaten Batubara yang selama ini terlihat bersih belum tentu benar-benar bersih. Sebab, mulai terkuak satu per satu segudang kasus di institusi sumber pembangunan infrastruktur itu. Yah, Dinas PUPR itu kini tengah terlilit segudang prahara dan masalah terutama kasus proyek tender yang ada. (JHS/*)

Riak-riak kekacauan makin terdengar sejak kepemimpinan Kadis PUPR kabupaten Batubara dipimpin Riswan Simarmata. Apalagi Riswan Simarmata belakangan ini kerap disebut-sebut bermain cantik atas seluruh pengerjaan proyek semenisasi dan drainase di Batubara yang kuat aroma KKN itu. Para pendemo yang tergabung dalam OKP Sapma IPK di lapangan pun bahkan berani bertaruh nyawa mereka untuk membuktikan bahwa pemain-pemain proyek sudah tersusun secara terorganisir dan terencana semenjak kepemimpinam dinas PUPR di duduki oleh Riswan Simarmata Cs.

Organisasi Kepemudaan Satuan Pelajar Mahasiswa IPK (SAPMA – IPK) itu nekat melakukan demontrasi dengan ratusan masa ke kantor Bupati Batubara untuk mendesak agar dibongkarnya dugaan pimpinan PNS yang bekerja di dinas PUPR itu terlibat dalam aksi “papa minta uang’ alias bermain proyek dengan kontraktor pinjaman seharga 2.5 %, Kamis (26/7/2018).

Dalam demonstrasinya itu, Kordinator Aksi, Firman mengatakan bahwa terdapat beberapa Pejabat PNS yang terlilit dalam lingkaran setan alias “papa minta uang’ fee proyek tersebut. “Ada beberapa orang yang bermain proyek disini, mereka bermain sebagai kontraktor bayangan. Salah satu Intelektualnya adalah Riswan Simarmata selaku pimpinan dinas PUPR itu sendiri,” ujarnya.

Para pendemo pun mengatakan bahwa para kontraktor bayangan yang berkedok PNS ini melakukan aksinya dengan bringgas menggunakan perusahaan dari luar daerah dengan potongan sebesar 2.5-3 %. “Mereka ini menggunakan perusahaan diluar daerah. Kalau pun ada perusahaan lokal yang bekerja, mereka meminta fee proyeknya sebesar 15-20 %,”, salah satu diantaranya adalah pekerjaan lelang senilai 1,5 milyar dengan nama kegiatan Normalisasi Rehab berat jalan merdeka menuju ujung baru anggaran APBD TA 2018

Atas acuan data tersebut mereka mendesak Plt Bupati Batubara, Hary Nugroho agar secepatnya mencopot jabatan Riswan Simarmata dari Kepala dinas PUPR.

Setelah lama berorasi, aksi pun disambut dan sebahagian tudingan dibantah oleh asisten III, Ataruddin. Ia menyambut aksi tuntutan Sapma IPK itu tidak ada hubunganya dengan Riswan Simarmata, melainkan semua urusan tender telah dipertangungjawabkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan mekanisme yang berlaku.

“Sebenarnya urusan tender ini tidak ada ya kaitanya dengan intervensi dinas, semua penanganannya sudah ada di ULP, tapi jika Aspirasi adik adik SATMA IPK itu benar dan punya bukti adanya keterlibatan intervensi dari kepala dinas PUPR, nanti setelah penyusuan KUA dan PPAS saat disahkan di RAPBD di DPRD akan saya sampaikan permintaan mereka kepada PLt Bupati agar plt kadis PUPR nya di evaluasi,” ujar Attaruddin saat ditemui jurnalhariansumut.com di ruangan DPRD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.