11 SKPD di Batubara Bangkangi Intruksi Pjs Bupati Batubara

JURNALHARIANSUMUT.COM – Dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintahan Kabupaten Batubara, masih banyak yang terkesan membangkang dan tidak mengindahkan intruksi Pjs Bupati setempat, Faisal Hasrimy.

Bahkan terkesan ‘mengangkangi’ Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya dan Inpres no 1 tahun 2015, yakni mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP sebagai tujuan transparansi keterbukaan informasi publik terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran APBD 2018 ini. Rabu (11/4/2018).

Pembangkangan tersebut, yakni beberapa OPD yang berada dijajaran pemerintahan Batubara sampai hari ini belum mengumumkan RUP Sirup LKPP, ada 11 Dinas, yakni Dinas Sekretariat DPRD, BKD, Satuan Polisi Pamobg Praja, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pengelolaan Pajaak dan Retrebusi Daerah setempat.

Bahkan ada salah satu Dinas yang terkesan ‘bermain-main’ dalam proses pengimputan RUP yakni pada Dinas Peternakan dan Perkebunan yang dipimpin oleh H. Hasriansyah Idris Selaku PA/KPA.

Hasriansyah Idris

Dimana kegiatan yang dimunculkan pada dinas Peternakan tersebut melalui Sirup LKPP sampai hari ini hanya ada 3 kegiatan, diantaranya 1 kegiatan melalui penyedia dan 2 kegiatan melalui swakelola.

hal terebut sangat tidak mungkin terjadi sebab Dinas Peternakan dan Perkebunan merupakan salah satu OPD yang terbilang memiliki banyak kegiatan dan menyerap anggaran yg cukup besar.

Selain itu dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dimana kegiatan yang dimunculkan dinas tersebut melalui Sirup LKPP sampai hari ini hanya 41 kegiatan, diantaranya 4 kegiatan melalui penyedia dan 37 kegiatan melalui swakelola.

Mirisnya lagi, dari 7 kecamatan hanya 3 kecamatan yang sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi Sirup LKPP yakni Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Sei Suka, Talawi.

Padahal dalam hal ini pihak Pemerintah Kabupaten Batubara telah tiga kali melayangkan surat himbauan melalui Setda Batubara, namun sampai pada hari ini tidak ada tanggapan dari OPD terkait.

Tentunya ini menjadi masalah yang kronis dan menjadi tanda tanya besar dimata publik, karena surat himbauan langsung dari Bupati saja tidak digubris.

Menurut Zamal Setiawan selaku Direktur Yayasan lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia menilai, bahwa ini jelas indikasi pelanggaran yang bisa segera ditindak.

“Kewajiban mengumumkan RUP oleh masing-masing Pengguna Anggaran(PA) atau KPA wajib dilaksanakan berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012, Inpres 01 Tahun 2015, peraturan kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012. Dengan tegas menyatakan wajib mengumumkan RUP beserta sangsi-sangsinya,” terang Zamal, Rabu (11/4/2018).

Lebih lanjut dikatakan Zamal, bahwa kalau PA/KPA tidak mengumumkan RUP berarti pejabat negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat dituntut berdasarkan TUN (Tata Usaha Negara) di pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

“Selanjutnya juga termasuk kategori “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” (secara perdata) dan secara pidana, tidak diumumkannya RUP melalui website atau LPSE menyebabkan tindakan PA/KPA tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE.” Tukasnya

Lebih lanjut Putra kelahiran Limapulih ini menyampaikan, sesuai dengan isi pasal 32 ayat (1) UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE, “setiap orang dengan sengaja dan tampa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik, terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Terahir kata Zamal dengan tegas menyatakan kita akan segera memproses dan menindak lanjuti permasalahan ini.

Pjs Bupati Batubara, Faisal Hasrimy ketika dikonfirmasi melalui Kepala Bagian Pembangunan Setda setempat, Marlin Pasaribu mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat edaran kepada seluruh PA/KPA yang ada agar segera menayangkan Rencana Umum Pengadaan pada aplikasi Sirup LKPP.

“Dari surat himbauan langsung oleh Pjs Bupati Batubara meminta paling lambat akhir maret bulan lalu untuk mengumkan RUP pada Sirup LKPP, Sekarang sudah pertengahan April, namun masih ada saja OPD yang bersangkutan tidak mengindahkan himbauan tersebut” jelas Marlin

Padahal pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) selalu membuka pintu dengan lebar untuk melayani dan siap membantu jika ada hal yang tidak dipahami, namun kenyataannya tidak ada yang datang untuk mengkonfirmasi ke pihak ULP hingga saat ini.

Diketahui lebih lanjut, saat ini Dinas tersebut belum bisa dikonfirmasi awak media, sebeb pihak bersangkutan belum ada ditempat

Namun, seperti diketahui berdasarkan inpres  tahun 2015,  RUP diharuskan diumumkan pada Aplikasi Sirup terhitung sejak Februari awal tahun anggaran berjalan sebagai bentuk keterbukaan informasi terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat, sebelum kegiatan dijalankan oleh seluruh Pengguna Anggaran (PA).

Persoalan ini juga akan segera ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah setempat, Sakti Alam Siregar. “Mungkin terkendala masalah jaringan, tapi nantilah akan saya cek lagi. Trimakasih atas informasinya, ” ujar Sakti [TAF]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.