Terkait Mutasi Pemkab Batubara, “Benarkah Abdul Rahman Hadi Jadi Tumbal Konspirasi?”

Jurnalhariansumut.com – kisah tercecer dari hiruk pikuk nya sebuah melodrama yang bernama mutasi, bagi pejabat eselon III A dan Eselon III B di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara menyisakan aroma tak sedap di kalangan pemerintahan setempat.

Pentas dari sebuah kebijakan yang sepihak untuk pengembangan karir bagi para pegawainya itu, ternyata memangsa karir Abdul Rahman Hadi sebagai asisten I yang saat ini diusir karna keberadaan seorang sekcam di kecamatan kedatukan Limapuluh, Muhammad Zen yang dikabarkan mampu mempengaruhi kebijakan sang plt Bupati, Harry nugroho.

Betapa tidak Abdul Rahman telah di lecuti kedudukanya sebagai seorang Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat setda setempat oleh angkuhnya sebuah kebijakan yang sepihak.

Abdul Rahman Hadi diusir dari jabatan

Mungkin atas nama hura-hura awal dari pesta rotasi mutasi tersebut, secara tidak langsung Abdul Rahman Hadi telah di usir dari kedudukannya oleh Muhammad zen akibat indikasi demam politik usai pilkada 2018, tanpa ada pemberitahuan ke BKD yang sebelumnya menetapkan Muhammad Zen Sebagai Eselon III B melalui proses BAPERJAKAT semasa pemerintahan Faisal hasrimy, kini diposisikan menjadi Asisten I, yang selanjutanya tidak ada kejelasan untuk kedudukan jabatannya sebagai sekcam kedatukan Limapuluh. Sehingga misteri ini pun kini menyelimuti Abdul Rahman Hadi, entah di mana sekarang bermukim institusinya untuk berkiprah sebagai Abdi negara tersebut. Hal itu tak ubahnya, Abdul Rahman Hadi bergentayangan dari hilir ke hulu secara horizontal dalam genangan hampa kebimbangan.

Entah memang di internal birokrasi tersebut terjadi gesekan rivalitas mafia birokrasi yang akut. Atau mungkin ada esensial sebuah skenario terselubung dari sang sutradara, demi sebuah kepentingannya untuk menyikut kompetitornya. Sehingga di jadikan figuran yang akan di marjinalkan di sebuah roda Institusi? ataukah memang itu sebuah blunder semata, buah dari sikap elit birokrasi yang menutup mata dari konsekuensi logis yang bernama mutasi dan rotasi itu?

Ormas Kosgoro mengecam plt Bupati Batubara

Segala tindak tanduk berbau kebijakan kontroversial ini pun ternyata banyak menuai keprihatian juga kecaman keras dari berbagai komponen masyarakat. Tak terkecuali juga datang dari Wakil Ketua Ormas Tri Karya Kosgoro 1957 Kab Batu Bara, Baron Ramlan Santoso, Menurut nya kepada plt Bupati Batubara Harry Nugroho yang di temui pekan lalu, mengatakan bahwa semua tindakan kebijakan tidak populis itu, sudah jelas-jelas mencerminkan adanya permainan tingkat mafia birokrasi. Hal itu guna mengalihkan sebuah perkara (dugaan korupsi Setwan DPRD Batubara yang diduga melibatkan Zainuddin SH yang merupakan adik kandung dari Muhammad Zen yang mengantikan Abdul Rahman Hadi di kursi Asisten I.

Padahal semua kebijakan yang sebelumnya ditandatangani oleh Harry Nugroho selaku plt Bupati Batubara untuk mengantikan Abdul Rahman Hadi kepada Muhammad Zen pada 25 Juni 2018 yang lalu jelas jelas melanggar amanat pp No 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah terhadap tupoksi BKD, sekaku pengelola kepegawaian yang tak pernah tahu tentang kegiatan mutasi tersebut, dan sekda selaku administratur yang tugas tersebut harus melalui meja baperjakat terlebih dahulu secara normativ berdasarkan pembinaan juga pengembangan karir bagi para pegawainya.

Kontroversi Mutasi Asisten (I) Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat setdakab Batubara

Dalam kasus Abdul Rahman Hadi yang di mutasi rotasi itu, di mata aktivitis Kosgiro 45 tersebut, secara gamlang tidak di temukannya nomor surat instansi tertentu yang khusus menanganai tupoksi dibidang kepegawiaan. Sehingga dengan hal itu akhirnya plt Bupati Batubata mengunakan tongkat hak preogratif yang dinilai cacat secara formil. “Padahal sejatinya apabila seorang PNS yang sudah diturunkan jabatanya sebagai Eselon III B melalui mekanisme BAPERJAKAT tidak boleh mengembalikan nya sebagai Eselon III A tanpa prosedur yang sah” geram Baron Ramlan Santoso kamis (05/07/2018)

Pria asal Kecamatan Limapuluh itupun menandaskan kalau pun misalnya Abdul Rahman Hadi dipangkas dari jabatanya, tentunya juga harus mendapatkan tunjangan sesuai dengan pangkat juga jabatannya yang melekat sebagai haknya. Tapi apakah sekarang Abdul Rahman sudah mendapatkan haknya itu karna digantikan oleh pejabat yang dipilih tidak sesuai prosedur yang sah? mungkin saja, Abdul Rahman boro-boro hak yang di dapat, melainkan malah merana sebab haknya di rampas.

Setda dan BKD Tak Difungsikan, Ada Aktor memanfaatkan plt Bupati Batubara

Ditambah Rotasi mutasi itu bertepatan dengan tidak difungsikanya Sekda dan BKD Batubara. Sehingga Terlihat tarik ulur juga saling sikut, hantam kiri kanan persetan begitu kental antar pejabat. Disinyalir ada actor yang di belakang layar untuk menciptakan kondisi prahara kubu-kubuan antar pejabat. Hal tersebut di khawatirkan akan menganggu kondusivitas etos kerja sang plt Bupati, akibatnya akan timbul mosi tidak percaya dari internal kalangan birokrat sendiri. Sehingga sebajagian pejabat Batubara akhirnya akan buka-bukaan akibat kecewa atas aturan hak prerogatif Sang plt Bupati Batubara yang saat ini mulai dimanfaati oleh sejunlah mafia birokrasi.

”Saya harap plt Bupati Batubara Harry Nugroho tidak menelan mentah-mentah hak prerogatifnya tersebut, yang langsung di jadikan regulasi untuk membunuh karir seorang pegawai negeri sipil itu. Harusnya utamakan aturan baku yakni pp No 18 Tahun 2016 tentang perangkat tentang kewenangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang berjumlah lima orang yakni Sekda, Asda I, Asda III, Inspektorat dan BKD setempat. Dalam kontek ini baperjakat sendiri tak difungsikan untuk mempertanyakan kedudukan Muhammad Zen Selaku Sekcam di kecamatan kedatukan limapuluh yang ditetapkan semasa PJS Bupati Batubara dijabat oleh faisal Hasrimy, sehingga jabatan Kabag Organisasi dan Tatalaksana pemkab setempat secara formil dinyatakan kosong.

Abdul Rahman Hadi Akan Mengugat Plt Bupati Batubara

Dengan adanya kasus itu, Abdul Rahman Hadi saat dikonfirmasi mengaku akan melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan legal standing citizen law swit ke PTUN. ”Sungguh geli yang atas kebijakan yang terjadi dalam kasus tersebut, masa ada dualisme Asisten I di dalam satu institusi ini. Ini baru terjadi di Indonesia, oleh karena itu maka saya mengusulkan kepada Bupati agar segera masuk MURI jaya suprana saja, biar public di tanah air ini bisa mengetahui kehebatan kebijakan yang tidak populis tersebut.”usulnya kamis (06/07)

Bantahan Muhammad Zen

Muhammad Zen saat dikonfirmasi dengan tegas ia menampik, “isu perombakan tersebut sudah benar melalui kekuasaan priorigatif yang dilakukan oleh Plt Bupati Batubara, karna keputusan itu merupakan keputusan yang tertinggi di pemerintahan Batubara, ini bukan wewenag BKD dan Setda, karna mereka semua masih dibawahan bupati” Rabu (4/5/2018).

“Saya di Asisten I ini ditugaskan oleh Plt Bupati Batubara dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk diketahui, saya punya hak menjalankan jabatan sebagai asisten I dengan sah” bebernya

Kepala BKD Batubara Murka

Terpisah, ketika digali lebih jauh kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batubara terkait rotasi ini, yang bersangkutan murka dan enggan berkomentar banyak. “Ah, kau tanya ajalah langsung sama Plt Bupati Batubara kau itu, karna dia yang paling benar dipemerintahan ini, kalo ku tanggapi kali soal isu ini yang ada bikin pening kepala ku aja, konfirmasi ke dia ajalah” kesal Saut Siahan pada rabu (04/07).

Plt Bupati Batubara Belum Bisa Dikonfirmasi

Harry Nugroho saat ditanya terkait sikap nya yang dikabarkan mencabut Jabatan Abdul Rahman Hadi sebagai plt Asisten I dan mengantikan kepada Muhammad Zen yang diduga tanpa prosedur yang sah (04/07), saat dihubungi, Harry menyatakan bahwa dirinya masih sibuk dan belum bisa memberikan konfirmasi apa pun karena masih mengadakan rapat hingga sore. (Jhs/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.