Terjadi Dualisme Kepala Dinas Pendidikan Batubara, Bawahan Terancam Tak Terima Gaji

Jurnalhariansumut.com – Terjadinya dualisme kepemimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, belakangan ini telah menimbulkan gejolak dan isu prahara atas stabilitas birokrasi yang kini seakan berjalan setengah hati dimasa pemerintahan Harry Nugroho.

Kedua Pejabat OPD yang masih berselisih keras dalam memperebutkan satu jabatan di dinas pendidikan, Yakni Bahrumsyah dan Muhammad Nasir Yohanan, ketika dikonfirmasi sebelumnya melalui Via telepon secara bersamaan, masing masing keduanya mengklaim berstatus sebagai kepala dinas yang sah.

Untuk memastikan kebenaran dua jabatan yang sedang diperebutkan oleh kedua kepala dinas itu, saat dikonfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Setda) Batubara, Sakti Alam Siregar pada senin (30/7) kemarin, Ia mengatakan jabatan Bahrumsyah masih memegang SK penunjukan tugas yang ditandatangani Pjs Bupati Batubara, Faisal Hasrimy, Bukan Harry Nugroho. Sedangkan Muhammad Nasir Yohanan mengkantungi Nota Tugas yang ditandatangani Plt Bupati Batubara, Harry Nugroho. “itu pun yang mengaku-ngaku kedua orang itu, saya belum dapatkan surat resminya sampai sekarang”.

“Waktu ku tanya Pak Harry pada hari kamis kemarin, dari kedua jabatan OPD dalam satu dinas itu belum juga ada jawaban untuk jabatan yang diputuskan, kemarin pak Bahrum ada datang ke saya dan bilang sama aku akan mencabut SK MNY dengan melobbi Pak Harry, tapi sampai senin ini belum juga dicabut saat ku tanyakan ke pak Bupati, Berarti Muhammad Nasir Yohanan lah kepala dinas pendidikan yang sah kalo pun memang benar surat itu ada dan dipegangnya, soal nya surat itu pun belum ada kupegang dan Nasir pun belum ada menunjukan kepada saya” Beber Setda saat di wawancarai diruangan kerjanya.

Akibat terjadinya dualisme dalam satu kepemimpinan di dinas pendidikan, hingga saat ini mulai berimbas terhadap pencairan gaji bawahan yang berjumlah sekitar ribuan lebih Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik kepala bidang, kepala seksi dan staf dan seluruh guru-guru di sekolah. sampai berita ini diterbitkan, gaji mereka (para pegawai) yang seharusnya dicairkan pada 5 agustus mendatang belum juga di ajukan.

“Awalnya kami bawahan, tidak tahu menahu bahwa terjadi dualisme kepemimpinan kepala dinas, kami hanya tahu setelah mengecek keterlambatan pengajuan gaji kami di Dinas Keuangan. Kami sudah cek, pihak Keuangan menyanpaikan belum ada rekening koran yang ditandatangani kepala dinas. Itu sebabnya, kami pegawai yang ga tau apa apa soal politik ini terancam lah ga terima gaji, harusnya pengajuan yang normal itu dilakukan pada 25 Juli, sampai sekarang belum juga diajukan” kata salah seorang Eselon III Dinas Pendidikan, yang namanya enggan dikorankan ketika bertandang ke Redaksi Jurnalhariansumut.com pada selasa (31/7)

Oleh sebab itu, dia mengharapkan kepada Plt Bupati Batubara, Harry Nugroho agar dapat menanggapi secara serius terhadap keganjalan dua pimpinan OPD tersebut, karena akibat manuver politik yang dilakukan oleh dua kepala dinas itu, para bawahan jadi korban dalam menjalankan tugas dan fungsi para pegawai, terutama dalam menjalankan tata keadministrasian di kantor dan disekolah, dirinya juga kembali berharap agar Plt Bupati dapat mengeluarkan surat perhentian kepada salah satu pejabat kepala dinas yang sedang mengklaim atau Bupati mengeluarkan surat persetujuan kepada salah satu pejabat diantara mereka berdua.

“Kami sangat berharap agar Plt Bupati Batubara serius menanggapi hal ini untuk mencari solusi penyelesaian agar kedepannya semua proses tugas, fungsinya dapat berjalan baik dan lancar,” imbuhnya. (JHS/tf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.