Targetkan SPPT PBB Batubara sebesar 10 Miliar, Pemkab Batubara Minta Dukungan Wartawan

Jurnalhariansumut.com – Pemerintah Kabupaten Batubara melalui Badan Penggelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) menargetkan jumlah pendapatan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 sebesar Rp 10 Miliar.

“Tahun 2018 ini kita targetkan SPPT PBB sekitar 10 miliar. Dan bagi wajib pajak (WP) yang sudah diterbitkan SPPT sebanyak 117.160 yang terbagi dalam 7 Kecamatan di Batubara,” Ujar Plt Kepala BPPRD Batubara Rijali saat menyampaikan laporan dalam acara gebyar penyampaian SPPT PBB dan DHKP Sektor Pedesaan dan Perkotaan di halaman kantor BPPRD setempat di desa Pematang panjang, Airputih, Senin (30/4).

kepala kantor termuda di Batubara itu juga mengharapkan agar seluruh masyarakat mengingatkan bahwa untuk pembayaran SPPT PBB tidak perlu lagi melalui bendahara kantor BPPRD, sebab sudah bisa langsung membayar ke Bank Sumut, pintanya.

“Pembayaran SPPT PBB tidak ada lagi dilakukan secara tunai, masyarakat dapat langsung membayarnya kekas daerah melalui PT Bank Sumut agar terhindar dari penyelewengan dan penyalahgunaan oleh oknum tertentu”, katanya.

Selain dapat langsung membayar ke Bank Sumut, masyarakat juga dapat membayar melalui layanan mobil kas Bank Sumut yang disediakan di Kantor Badan Penggelola Pajak dan Retribusi Daerah setiap hari kerja.

Layanan kas mobil milik Bank Sumut itu selain akan di operasikan dikantor BPPRD, Kedepan akan di buat program pekan pembayaran dimana mobil pelayanan akan langsung turun langsung ke setiap kecamatan dan Desa di seluruh Batubara.

Pjs Bupati Batubara melalui Sekretaris Daerah Sakti Alam Siregar mengatakan, pengelolaan dan pemungutan dana pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah serta evaluasi Pemerintah pusat terhadap daerah otonomi baru.

Dikatakannya, Pada tahun 2018 ini tantangan yang kita hadapi bersama dalam memenuhi terget pendapatan daerah tidak ringan, karena PBB pedesaan/perkotaan yang telah dikelola Kabupaten Batubara akan menjadi tugas berat yang harus dilaksanakan dalam pencapaian target dan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang dalam hal ini sebagai wajib pajak.

Sakti yang merupakan mantan kadis Tarukim Batubara itu juga berharap dukungan dari insan pers agar target PAD tercapai secara signifikan.

“Kita berharap agar para awak media dapat memberitakan di media baik kepala desa, lurah serta camat dan kepala BPPRD apabila lalai dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya peningkatan target setoran pajak”, pintanya.

Untuk itu, Sakti mengharapkan kepada para petugas untuk segera menyerahkan SPPT PBB kepada para Kepala Desa agar dapat segera disampaikan kepada wajib pajak paling lambat akhir mei 2018 ini.

Para Camat juga diminta lebih proaktif dalam memantau dan mengawasi realisasi penerimaan PBB tahun 2018 sepaya terget yang telah ditetapkan dapat teralisasi.

Kalau dilaksanakan dengan baik, Sekda mengaku yakin dan percaya bahwa penerimaan PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan akan dapat teralisasi sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik,” imbuhnya.

Publishers press

[TAF]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.