Takut Dipecat, Banyak PNS Mantan Napi Korupsi Mengeluh di Batu Bara

Jurnalhariansumut.com – Beberapa pekan terakhir ini, Kantor sekretaris Daerah (Setda) kabupaten Batu Bara menerima banyak keluhan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

Mereka mengeluh agar tak dipecat oleh kepala daerahnya, sehingga bisa tetap mendapat fasilitas mewah dari negara untuk menghidupi keluarganya.

‘’sepekan bekalangan ini memang, banyak PNS aktif yang pernah menjadi napi datang kesini melpaor ke kita. Mereka meminta penjelasan dan mengeluh agar tak dipecat dari PNS karena telah terlibat dalam kasus korupsi,’’ kata Sakti Alam Siregar Sekretaris Daerah Batu Bara, Jumaat (4/1/).

PNS yang datang meminta penjelasan dan mengeluh tersebut, menurut Sakti takut dipecat, karena khawatir kehilangan penghasilan yang biasanya digunakan untuk menghidupi keluarga mereka setiap hari.

‘’Ada yang sebelum pemecatan mereka mengatakan kalau diberhentikan, mereka mau makan apa.? Sebab katanya, mereka mempunyai anak dan istri dan tangungan lain. Mereka minta tak diberhentikan, sebab mereka mengaku hanya menjadi korban pimpinan, dan tak menikmati hasil korupsi itu, ’’ ujarnya.

Keluhan para PNS untuk tak dipecat sebagai abdi Negara, tak bisa dikabulkan atau diberikan ampun oleh Sakti. Sebab, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, PNS yang terlibat kasus korupsi dan terbukti bersalah dengan mempunyai putusan hukum tetap wajib dipecat.

‘’Yang mengharuskan mereka dipecat kan bukan saya, tapi aturan perundang-undanganlah yang  berhak memperosesnya. Karena mereka kan telah divonis bersalah oleh majelis hakim di pengadilan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka belasan PNS di Batu Bara sudah kita pecat dengan tidak hormat,’’ tegas mantan Kepala Kantor Inspektorat Batu Bara itu.

Berdasarkan keputusan yang sudah incracht, lanjutnya, ada sekitar belasan PNS yang terlibat kasus korupsi sudah kami pecat, jumlahnya kan ada dua puluhan gitu lah, tapi yang baru kita pecat kan baru belasan orang yang berlaku surutnya sesuai dengan putusan yang sudah incracht, sehingga mereka tak bisa lagi menikmati fasilitas Negara, seperti gaji, tunjangan, dan lain sebagainya,’ terkait nama nama yang sudah dipecat itu, coba lah nanti hubungi ke Pak Radiansyah (plt BKD Batu Bara) untuk dimintai rincianya lebih lanjut ’ saranya.

Apakah Tidak Ada Cara lain Selain Harus Memecat Mereka, Misal Pemberiaan Pembinaan seperti peningkatan SDM?

‘’Belasan PNS yang sudah kita pecat ini kan  memang karna telah terbuki dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karna itu tak bisa lagi dikompromikan, karna sudah ada aturan dari pusat yang menharuskan itu,  Daerah kan tak punya kuasa, hanya menjalai perintah saja dari pusat’’ ucapnya.

Menurutnya, tak ada alasan bagi pemerintah Kabupaten Batu Bara maupun kepala daerah untuk mengulur-ngulur waktu atau tak memecat PNS aktif yang terlibat korupsi itu. Sebab, jika dibiarkan akan semakin membebani anggaran Negara.

pak Setda? , jika seandainya Pemerintah Daerah Memberlakukan aturan bagi PNS yang pernah menjadi narapidana atau yang sedang di penjara tapi masih menerima gaji, tunjangan dan lainnya,  yang bersangkutan haruskah dikenakan tuntutan ganti rugi (TGR) ?,dan jika Seandainya  sistem itu sewaktu-waktu diterapkan bagaimana menurut pandangan Pak Setda selaku Pembina I PNS di daerah yang Bapak pimpin saat ini’ Tanya KONTRA kepada Sakti?

‘’Hanya PNS yang bekerja saja yang boleh digaji. Kan gaji itu hanya diberikan sebagai balas jasa atas prestasi kerja yang dihasilkan. Nah, kalau PNS hanya berada dipenjara, artinya mereka sudah tak bekerja dan tak punya jasa juga serta prestasi yang dicapainya, jadi memang sudah tak layak digaji lah. Ya kalo soal diaudit itu enggak ada, dan semua daerah masih memberlakukan itu’ ucapnya seperti yang dilaporkan ke redaksi. (Red/jhs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.