Pejabat Batubara Mulai ‘Galau’, Isu Mutasi Makin Santer, Ini Penjelasan Harry Nugroho

Jurnalhariansumut.com – Pejabat di pemerintahan kabupaten Batubara Sumut saat ini tengah dirudung ketakutan, kegalauan, tidak percaya diri bahkan ‘keringat dingin’ dengan santernya isu mutasi secara besar besaran yang terindikasi digandrungi oleh para mafia Birokrasi di balik adanya praktek nepotisme di Pemkab Batubara belum lama ini

Bahkan isu tersebut ‘dibumbui’ dengan hal-hal yang cukup menakutkan.

Salah satunya adalah beberapa pejabat yang dulunya diduga tidak ‘berpihak’ kepada pasangan Calon Bupati dan Wabup Batubara, Harry Nugroho-Muhammad Syafi’i di pilkada serentak pada 27 Juni 2018 lalu terancam akan dimutasi, bahkan tidak diberi jabatan sama sekali.

Plt Bupati Batubara Membantah

Menyikapi sekaligus menjawab keraguan tersebut, Harry Nugroho
Yang saat ini kembali menduduki jabatan Plt Bupati Batubara menegaskan tidak akan ada dilakukan mutasi dalam waktu dekat. Harry kembali meyakinkan, hingga setakat ini dirinya belum mau membahas tentang rencana pesta mutasi secara akbar tersebut.

“Begitu pula kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan si Polan, si Badu maupun si itu akan menduduki jabatan tertentu, itu juga pengakuan sepihak. Tak perlu dipercaya, Masih banyak hal lain yang perlu, mendesak serta segera harus kami selesaikan,” tegas Harry senin (9/7/2018)

Harry berpesan, supaya tidak terpengaruh dengan isu-isu atau rumor tersebut. Para pegawai diharap tetap bekerja seperti biasa. “Anggap saja angin lalu. Tak perlu terpengaruh oleh rumor tersebut. Tetaplah melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing di OPD dengan baik, profesional serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Di bagian lain Harry mengatakan, baik itu untuk melakukan mutasi maupun mengisi jabatan struktural khususnya bila ada ditemukan jabatan yang kosong, semuanya akan dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

“Ketentuan untuk itu sudah ada. Kalaupun nanti ada pengisian jabatan kosong maupun mutasi, semua akan mengikuti mekanisme dan aturan yang ada. Untuk pejabat eselon II misalnya untuk jabatan difinitif, tidak akan ada lagi di rotasi ataupun di mutasi karena sudah melewati batas ketentuan 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan, tentu kita akan mengisi hanya bagai jabatan jabatan yang kosong,” pungkas nya mengakhiri pangilan via handpone. (JHS/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.