KPU Batubara Dinilai Gagal, Ini Alasannya

JURNALHARIANSUMUT.COM – Tim Lembaga Survy Kordinator Konsep Indonesia Research and Consulting perwakilan Batubara, Zainuddin Asri menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara dinilai gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak penyelenggara Pemilu.

Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang belum mengetahui pelaksanaan tanggal Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Batubara maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 – 2023.

“KPU jangan asik dengan dunianya sendiri, banyaknya warga yang tidak tau tanggal pemilihan pasangan calon di pilkada adalah kegagalan mereka sebagai penyelenggara pemilu,” kata Zainuddin Asri di Kecamatan Air Putih, Sabtu (28/4/2018).

Zainuddin Asri

Ditegaskannya, KPU Batubara harus intropeksi diri karena banyaknya warga yang tidak tahu pelaksanaan Pilkada disebabkan sosialisasi yang dilakukan belum menyentuh masyarakat terbawah.

Ironisnya warga yang belum tahu ternyata kebanyakan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dan Industri seperti di Sei Balai, Air Putih, Talawi, Sei Suka, bukan di pinggiran Batubara.

Menurutnya dengan banyaknya warga yang tidak tahu pelaksanaan Pilkada ini maka calon juga ikut dirugikan. Sebab warga jadi tidak mengetahui siapa calon-calon yang akan menjadi pemimpinnya.

Sementara ruang gerak paslon untuk berpromosi iklan dibatasi 15 % lantaran 85 % kewenagan sosialisasi ditangani sepenuhnya oleh KPU sebagai pihak penyelenggara.

“KPU Batubara yang mendapatkan gelontoran anggaran senilai
Rp29.388.487.800 miliar semestinya jor-joran melakukan sosialisasi. Selayaknya KPU memaksimalkan anggaran untuk mencantumkan tangal pemilihan pada tiap-tiap Alat Praga Kampanye (APK) yang nilainya tidak sedikit. Jangan ada anggapan bahwa sisa anggaran yang tidak terpakai besar adalah sebuah keberhasilan melakukan penghematan.

Kondisi ini terjadi, Lanjut Asri karena gagalnya perencanaan tahap awal yang dilakukan oleh KPU. Sehingga masing-masing paslon harus bekerja keras untuk memperkenalkan dirinya secara langsung kepada masyarakat saat kampanye di lapangan

“Sukses Pilkada ukurannya adalah angka partisipasi warga yang tinggi bukan sisa anggaran yang besar. Kalau ada anggapan KPU berhasil menghemat anggaran, itu namanya konyol,” tandasnya.

[*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.