Kepemimpinan Plt Bupati Batubara masih Terbelenggu Bisikan Mafia?

Jurnalhariansumut.com – Satu dari sebelas janji politik Harry Nugroho saat cuti dari  plt Bupati Batubara adalah membersihkan mafia birokrasi di tubuh Pemerintahan Batubara.

Namun menurut pengamatan sejumlah kalangan masyarakat setempat, hingga kini janji tersebut belum sepenuhnya direalisasikan.

Hal itu ditegaskan oleh Ormas Trikarya kosgoro 1957 Kabupaten Batubara.

” Saya rasa pak Harry saat ini masih sulit merealisasikan janji politiknya. Faktanya, orang-orang yang dianggap publik bermasalah dalam formasi kepangkatan jabatan masih bercokol untuk menduduki sebuah jabatan strategis. Ini artinya, beliau masih dibelenggu oleh kepentingan-kepentingan mafia birokrasi” ujar wakil Ketua kosgoro Batubara Baron Ramlan Santoso, pada Kamis (5/7/18).

Salah satu faktor  yang dimaksud oleh ormas Trikarya kosgoro 1957 dalam hal ini adalah kebijakan Plt Bupati yang sebelumnya mengantikan Abruhaman Hadi selaku asisten I, terlebih keputusan tanpa mengacu amanat pp No 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah terhadap tupoksi BKD, sekaku pengelola kepegawaian yang tak pernah mengetahui tentang kegiatan mutasi tersebut.

Kepemimpinan Harry lanjut Baron, sedikitnya memenag sudah nampak terlihat ya. Namun dari segi pengelolaan Sumber Daya Manusianya (SDM) dirasa perlu untuk dievaluasi.

”Bagaimana bisa dikatakan Pak Harry sudah baik dalam pengelolaan sumber daya manusia aparaturnya, sementara kepentingan kepentingan para mafia birokrasi di lingkungan Pemkab sendiri masih kerap didengarkan oleh Pak Harry” bebernya

Ditegaskan, hal ini tentunya akan mencerminkan Kepemimpinan Harry masih Terbelenggu oleh kepentingan Mafia Birokrasi, diharapkan kepada Plt Bupati Batubara untuk fokus menjalankan amanah yang saat ini ia emban bukan bikin kegaduhan.

Baron Ramlan Santoso juga menegaskan kembali “kami dari Kosgoro 1957 menyarankan agar Plt Bupati Batubara untuk segera mengabaikan semua bisikan bisikan kepentingan mafia birokrasi tersebut dalam bentuk modus rotasi atupun pesta mutasi jabatan, sebab tugasnya diakhir masa jabatan ini adalah untuk melanjutkan dan memperbaiki roda pemerintahan yang sudah ada, bukan merubah apa apa yang bukan menjadi kewengan pak Harry ” pungkasnya

Lebih lanjut paparnya mekanisme mutasi harus melalui Baperjakat dan dalam situasi ini plt Bupati Batubara harus mendapatkan Rekomendasi terlebih dahulu dari KASN dan Persetujuan dari Mendagri, “jangan ada mafia birokrasi dilingkaran pak Harry, memberikan advis tidak benar kepada atasan justeru akan menjerumuskan Pak Harry sendiri dalam keterpurukan” jengkelnya

Faktanya menunjukan pada tanggal 25 Juni 2018 tercecer surat Perintah tentang Kepegawaian yang menyingkirkan Abdul Rahman Hadi dari jabatannya selaku asisten I setdakab dan digantikan oleh Muhammad Zen yang disebut-sebut oleh Plt Bupati sendiri masih berada di kabag Orta setdakab, padahal ia sudah resmi dimutasikan sebagai sekcam di kecamatan Kedatukan Limapuluh semasa Faisal Hasrimy masih menjabat selaku PJs Bupati, sehingga secara formil Kabag oorganisasi dan tata laksana (Orta) setdakab resmi dikosongkan, justeru Baperjakat tidak mengetahui hal ini.

Secara prosedur, Rotasi, mutasi ataupun menempatkan posisi seorang ASN dalam jabatan tertentu sudah tentu memiliki prosedur baku, “itu jangan ditabrak dan jangan menerima advis dari ASN yang tidak memiliki kewenangan dan tupoksi terhadap hal tersebut. Itu namanya membahayakan pemerintah. Apalagi seolah olah keputusan plt Bupati yang sepihak tersebut menganggap keputusan semasa pemerintahan Faisal Hasrimy yang sebelumnya menempatkan Muhammad zen selaku Eselon III B tidak lagi menduduki Kabag Orta seolah olah dianggap tidak pernah terjadi” pungkasnya

Plt Bupati Batubara Belum Bisa Dikonfirmasi

Harry Nugroho saat ditanya terkait sikap nya yang dikabarkan mencabut Jabatan Abdul Rahman Hadi dari Asisten I setdakab dan mengantikannya kepada Muhammad Zen ketika dihubungi Via telepon (6/7), Harry hanya menyatakan bahwa dirinya masih sibuk dan belum bisa memberikan konfirmasi apa pun karena masih mengadakan rapat dijakarta.

Tanggapan Kepala BKD

Terpisah, ketika dimintai lebih lanjut tanggapan kepala BKD Batubara, Saut Siahaan menanggapi kasus ini mengatakan, dicabut ataukah tak dicabutnya keputusan itu, sama sekali tidak merubah keputusan yang sudah sah berlaku

“Dicabut atau tidak dicabutnya keputusan itu, sama aja ga berlaku” cetusnya mengakhiri panggilan televon

(JHS/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.