Kemiskinan dan Pengangguran, “PR” Terbesar Bagi Pemimpin Batubara ke Depan

Jurnalhariansumut.com – Belum lama ini, masyarakat Batubara telah menggelar pesta demokrasi untuk menentukan pemimpinnya dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Batubara menempatkan pasangan Zahir – Oky (Zahroky) resmi menjadi pemenang di Pilbup Batubara 2018-2023.

Berdasarkan Hasil perbandingan perolehan suara tersebut, pasangan nomor urut 3 Zahir – Oky Iqbal Frima unggul dari ketiga paslon lainnya dengan presentase perolehan sebesar 41,79 % atau mendapatkan 73.078 suara.

Kemiskinan masih Meningkat

Persoalan tingat kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Batubara untuk lima tahun ke depan. Pasalnya, angka kemiskinan di daerah ini masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS yang terakhir dihimpun, angka kemiskinan di Batubara pada tahun 2015 sebesar 12,61 persen dimana telah mengalami peningkatan sebesar 1,36 persen dibanding tahun 2014.

Usia Produktif Menjadi Pengangguran dengan Tingkat 6,32 %

Usia non-produktif yang lebih banyak dibanding usia produktif ditambah lagi masih adanya usia produktif yang masih menganggur dengan tingkat pengangguran sebesar 6,32 persen yang menjadi salah satu alasan utana banyaknya penduduk miskin di Batubara.

Lapangan Pekerjaan Menjadi tantangan

“Kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan akan menjadi tantangan utama bagi Bupati terpilih untuk 5 tahun ke depan. Itu saling berkaitan, paralel. Antara kemiskinan dan pengangguran” kata Direktur yayasan LBH Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), Zamal Setiawan ketika dikonfirmasi Jurnalhariansumut.com, Minggu, (15/72018).

Bupati Terpilih Harus Mampu

Menurut Direktur Yayasan LBH CNI itu, Bupati dan Wakil Bupati Batubara terpilih harus mampu memutus mata rantai kemiskinan dan pengangguran. Biasanya, masyarakat menjadi miskin akibat pendidikan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. ‘’Ini tentu harus diputus. Dalam artian pemerintah harus mencarikan solusi,’’ ujarnya.

Langkah pertama yang perlu dilakukan Bupati terpilih adalah melakukan konsolidasi dengan paslon yang kalah. Bagaimanapun juga mereka punya visi dan misi yang dapat menjadi masukan pemimpin yang baru.

Dalam pengentasan kemiskinan, Bupati terpilih perlu melihat karakteristik tiga suku besar yang ada di daerah ini. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus berbasis karakteristik masing-masing daerah.

“Karena tidak bisa disamakan pendekatan programnya dengan masyarakat Tebing dan Deli Serdang ataupun Medan. Ada perbedaan watak. Itu sangat perlu,” sarannya.

Selain itu, Zamal juga menyarankan Bupati terpilih agar mampu merangkul kebijakan Provinsi atau membangun kesepahaman. Selama ini, ia melihat ada perbedaan tolok ukur yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/dalam pengentasan kemiskinan. Provinsi dan kabupaten seoalah punya program sendiri-sendiri. Artinya masih ada ego masing-masing daerah.

Sumber Daya Alam dan Pengentasan Kemiskiman

Selain itu, Ia juga menyarankan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam pengentasan kemiskinan. Ia melihat Batubara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Baik dari sektor pariwisata maupun hasil laut dan perut bumi yang belum digarap maksimal.”Ini perlu dimaksimalkan oleh pemimpin kita selanjutnya,” katanya.

Saat ini, perkembangan sektor pariwisata Batubara cukup menggeliat. Perkembangan sektor pariwisata ini mulai muncul meskipun swadaya masyarakat sendiri. Menurutnya, sektor pariwisata cukup potensial meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengembangan Pariwisata Perlu Digenjot

Untuk itu, pengembangan pariwisata di Batubara masih perlu digenjot. Selama ini, pengembangan sektor pariwisata masih terfokus di Pulau Salah Nama, dan itu pun masih kurang optimal dan terkesan miskin iklan serta publikasi .

‘’Karena memang pulau salah nama yang selama ini agak tereksplor ya. Jadi terkesan keberadaan pariwisata tempat lain semisal Pantai alam datuk, pantai Jono, Pantai Bunga, Pantai Indah, pantai Sejarah, Pulau Pandang Serta keberadan Danau Laut Tador di kesampingkan sehingga minim publikasi dan tak tereskpor sama sekali. Ditambah lagi semua itu yang menemukannya adalah masyarakat. Seharusnya ini inisiatifnya pemerintah. Tapi selama ini muncul pula dari komunitas atau pegiat pariwisata. Ini yang sebenarnya menjadi kelemahan bagi pemerintahan kita,’’ bebernya.

Pengembangan Pariwisata Membutuhkan Investor

Untuk pengembangan sektor pariwisata, kata Zamal, Pemerintah wajib membutuhkan investor. Sehingga perlu penyiapan tenaga lokal agar siap tanggap terhadap investasi yang masuk. Menurutnya kesiapan masyarakat sangat penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Kadang-kala investor takut berinvestasi lantaran adanya persoalan di masyarakat sendiri yang belum siap.

‘’Pariwisata ini multi efek. Bisa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat meningkat maka tak perlu lagi sekolah digratiskan, mereka semua akan bisa bayar sendiri karena ada pendapatannya,’’ tandasnya (JHS/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.