Habiskan 2 Miliar Proyek Mangkrak, Setda Batubara Keringat Dingin Usai Diperiksa

BATUBARA| Jurnalhariansumut.com – Tim Kejaksaan Negeri Batubara memeriksa setda Batubara, Sakti Alam Siregar selama 4 jam lebih, raut wajahnya tampak pucat dan mengeluarkan keringat dingin usai diperiksa.

Ia diperiksa mulai sekitar pukul 12.00  hingga pukul 16.00 Wib.

Usai pemeriksaan, Sakti Tampak kecapekan dan ogah memberikan keterangan apa pun terkait mangkraknya pembangunan kantor Camat limapuluh peseisir yang menelan anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00 dengan harga penawaran sebesar Rp.1.971.314.000 oleh Cv Bondar Group hingga kini status pembangunan tersebut belum mendapatkan status hukum yang tetap dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) ataupun dari aparat penegak hukum setempat

Ketika Sakti berjalan menuju pulang dengan megendarai kendaraan dinas Hayundai bewarna hitam bernopl BK 11 40 BB di halaman parkir samping kanotor kejaksaan, anehnya Sakti tidak bersedia menjelaskan apa pun terkait proyek mangkrak ini kepada wartawan.

Kondisi kantor Camat Limapuluh Pesisir yang dibangun tahun 2016

Sudah tidak usahlah ya. Saya sudah capek kali ini,” jawab Sakti.

penerangan dalam kasus ini blum dapat  dikonfirmasi lebih lanjut lantaran masih dalam status pemeriksaan pengumpulan data dan keterangan.

Menaggapi hal itu, Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Batu Bara (Ampera) Ahmad Fatih Sultan mendukung langkah kejari Batubara untuk dapat lebih terbuka menangani kasus tersebut. Terlebih, ia menilai adanya dugaan sindikat keterlibatan setda Batubara, Sakti Alam Siregar selaku mantan eks kepala Dinas Tarukim tahun 2016, Emir selaku PPK beserta wondo selaku rekanan dalam proyek mangkrak itu.

“Kami berharap pihak kejaksaan Batu Bara agar dapat menaikan status hukum pemeriksaannya dari puldata ke penyelidikan dan penyidikan, apa lagi adanya indikasi keterlibatan sakti selaku penguna anggaran Proyek-proyek Tarukim yang diduga menyalahgunakan jabatan dan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain” Ungkap Ahmad Fatih Sultan

Sultan juga menambahkan, setidaknya ada sebanyak Rp.75.977.341.952 anggaran dari 311 paket anggaran APBD yang dikelola Sakti saat masih menjabat sebagai eks kepala Dinas tarukim tahun 2016 silam. Dimana terdapat puluhan titik proyek yang rawan penyimpangan, diantaranya Pembuatan Pendopo dan Jalan Menuju di Pulau Salah Nama menelam anggaran sebesar Rp 2.200.000.000 yang saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan, kemudian Pembangunan Mapolsek Tanjung Tiram sebesar Rp.1.500.000.000 .

Ampera, lanjutnya akan terus memantau dan mengawal perkembangan kasus ini, supaya proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kami akan pantau proses hukumnya,” tegasnya.

Sultan juga meminta agar pihak kejaksaan secara transparan dapat membuka kran informasi setiap proses kepada media. Hal itu dikarenakan, pengawasan hukum yang baik biasanya dilakukan salah satunya didapatkan melalui informasi yang diberitakan media. [JHS/*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.