Galian C Ilegal di Batu Bara Beroperasi, Miliaran Rupiah Potensi PAD Menguap

Jurnalhariansumut.com – Pada tahun 2018, tercatat hampir ratusan titik pertambangan galian C yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara. Sayangnya, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya ditargetkan sebesar Rp. 220 juta itu tak mampu diraih.

Pemkab Batu Bara, selama 11 bulan kebelakang telah habis habisan memutar otak untuk mengenjot pendapatan PAD, celakanya hingga per 30 November 2018 hanya meraup sebesar Rp. 88 juta atau hanya terealisasi sebesar 40.17 persen dari target pajak mineral bukan logam dan batuan (sebelumnya disebut galian golongan C) pada tahun 2018 silam.

“Pemkab pada tahun 2018 hanya memperoleh sebesar Rp 88 juta yang masuk PAD. Itu ditagih dari 3 pengusaha tambang yang berizin, diantaranya Pt. Bina Usaha Mineral Indonesia, Pt. Indah lestari Mandiri dan PT. Prima Duta Enginering.” ungkap Rijali, Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah pada juma’at (3/11) dini hari.

Jika mengacu pada jumlah titik pertambangan galian C yang aktif beroperasi di Kabupaten Batu Bara, ditegaskan Rijali, target pendapatan yang bisa ditagih sebagai PAD seharusnya jauh lebih tinggi daripada jumlah yang didapatkannya saat ini.

Dipaparkannya, pajak dari hasil pertambangan galian C berupa tanah urug, tanah timbun, batu padas dan mineral bukan batu dan lainya. ” misal Pemkab Batu Bata  menerapkan pajak retribusi sebesar Rp. 1.200 permeter kubik. Dalam sehari, terdapat sedikitnya ratusan dump truk yang keluar membawa hasil pertambangan di wilayah Kabupaten ini.

Setiap dump truk, ujar plt Kepala BPRD Batu Bara ini, diperkirakan memuat 28 M2 hasil pertambangan galian C. “Jika diasumsikan sehari ada dua puluh dump truklah, lalu dikalikan dengan jumlah titik galian ilegal yang beroperasi, berapa jumlah PAD kita yang melayang dan berapa uang negara yang hilang di coleg oleh pengusaha ilegal itu,” kata Rijali.

Berdasarkan kalkulasi kasar, setiap titik, misal sebagai contoh ada galian C yang mengangkut hasil tambang sebanyak 20 truk, maka potensi pendapatan daerah bisa diraih sebesar Rp. 672 ribu perhari. Jika dikalikan 31 titik lokasi pertambangan, potensi PAD Batu Bara bisa mencapai lebih dari Rp. 20 juta perharinya, bila dikalikan 30 hari maka pemerintah akan mendapatkan 600 juta perbulanya, dan jika dikalikan lagi menjadi 1 tahun, maka PAD yang bisa diperoleh dapat tembus mencapai 7,200 miliar, lantaran maraknya aktivitas pertambangan ilegal maka Batu Bara hanya mampu memperoleh repih-repihanya  sebesar Rp. 88 juta.

“Namun, karena banyaknya operasi pertambangan galian C didominasi oleh pengusaha yang tidak memegang izin, Pemkab Batu Bara tidak bisa semena-mena menagih pajak dari hasil pertambangan ilegal itu. Potensi PAD milyaran rupiah itupun akhirnya melayang dan tak bisa ditagih oleh pemerintah karna hal itu dapat dianggap sebagai pungli.

“Jadi, lebih banyak Pengusaha pertambangan ilegal yang tidak memberikan kontribusi apapun kepada daerah. Makanya, Bupati Batu Bara merekomendasikan agar pertambangan yang tidak mengurus izin harus segera ditutup dan dalam bulan ini kami akan segera kordinasikan baik kepada Satpol PP maupun Kepolisian untuk menertibkan aktivitas ilegal tersebut,” tandas orang nomor satu di Badan Pengelolaan Pajak dan retrebusi di daerah itu, Rijali

Mantan Kabid Penagihan Pajak dispenda kabupaten Batu Bara ini, tambahnya, akan segera melakukan pertemuan dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) serta satpol PP. Pertemuan tersebut akan diagendakan untuk mengetahui titik galian C yang beroperasi serta potensi kerusakan lingkungan hidup dari aktifitas pertambangan itu untuk ditindak secara hukum.

Berdasarkan data BPPRD Kabupaten Batu Bara, jumlah keseluruhan pertambangan galian C yang beroperasi hampir ratusan titik dan tersebar di sejumlah kecamatan.

Sejauh ini, terdapat 3 titik galian C yang mengantongi izin, yakni aktivitas pertambangan yang dioperasikan oleh Pt. Bina Usaha Mineral Indonesia, Pt. Indah lestari Mandiri dan PT. Prima Duta Enginering, sedangkan lainnya tidak mengantongi izin sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelilaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (Red/jhs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.