Belum pecat PNS Korup, Pemkab Batu Bara Masih Saja Butuh Pertimbangan

Jurnalhariansumut.com – Data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Redivasi Birokrasi (PAN RB) mencatat sebanyak 20 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur sipil Negara (ASN) Pemkab Batu Bara yang terlibat korupsi masih bekerja dan belum dipecat.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batu Bara Radiansyah F Lubis menjelaskan, data yang sudah diverifikasi sebanyak 20 orang. Rinciannya 13 orang berasal dari 6 OPD. Sedangkan sebanyak 7 orang lagi menunggu turunnya salinan putusan pengadilan, total keseluruhan sebanyak 20 orang berasal dari 7 OPD.

“Memang masih ada yang aktif, tapi sudah lepas jabatan,” katanya saat dihubungi, Selasa (11/12).

Semua nama yang terlibat sudah tercatat dan akan diproses. Hanya saja, ia mengaku belum tahu soal kapan pemberian keputusan pemberhentian tidak hormat kepada PNS yang bersangkutan, sesuai diinstruksikan pemerintah pusat.

“(pemberian surat keputusan pemberhentian tidak terhormat) itu kan maksimal 31 Desember 2018, nanti lah saya kordinasikan lagi kepada Setda, Sakti Alam Siregar” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Setda)  Batu Bara Sakti Alam Siregarmengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah lanjutan terkait rencana pemberhentian ASN yang terlibat korupsi namun baginya pihak dari BKD selaku pihak penyelengara masih belum optimal bekerja.

Hanya saja, pihaknya akan meminta pertimbangan terlebih dahulu terhadap hal-hal yang butuh kepastian baik itu ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) maupun ke Komisi ASN. Yakni terkait beberapa aturan yang butuh penafsiran yang baku dan jelas.

“Bagaimana jika dari 20 PNS tersebut ada yang sudah pensiun, atau pindah ke instansi lain. Hal-hal seperti itu saya sudah perintahkan Kepala BKD untuk dipercepat prosesnya dengan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, lalu melakukan penelusuran dan membuat surat ke instansi yang berwenang,” katanya seperti yang dilaporkan Kontributor Kontra.ID

Jika sudah ada petunjuk dari BKD Batu Bara berdasarkan salinan putusan dari pengadilan terkait daftar tersebut, maka pihaknya akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan termasuk pemecatan.

Sakti menuturkan masih adanya PNS yang terlibat korupsi dan masih bekerja di Pemkab Batu Bara karena pada 2012 lalu ada peraturan dari Kementerian Dalam Negeri yang memungkinkan eks terpidana korupsi dengan hukuman di bawah 5 tahun masih boleh bekerja sebagai staf asal bukan penjabat struktural.

“Sekarang surat itu sudah dicabut, kembali ke aturan yang normal. Waktu itu memang kita berpegangan pada surat Mendagri 2012,” tuturnya.

Saat ini dia menilai arahan dari Pusat sudah jelas setelah adanya nota kesepahaman Kementerian Dalam Negeri, PAN RB dan BKN kebetulan saat itu ia diundang oleh tiga instrumen negara itu.

Dia juga memastikan ke-20 PNS yang masih bekerja itu kini duduk sebagai staf yang di non job-kan bukan sedsng menjabat struktural.

“Tidak ada yang pegang jabatan, tapi statusnya mereka masih PNS. Nggak ada yang megang jabatan, satupun tidak ada. Mereka kerja seperti biasa saja seperti staff. Mereka tidak bisa mengambil keputusan,” pungkasnya (Red/jhs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.