Atasi Korupsi Di Batubara, Jaksa Zaman Now Akan Kedepankan Pencegahan

Jurnalhariansumut.com| Batubara –Maraknya operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan penegak hukum terus dilakukan. Namun, angka tindak pidana korupsi tetap saja masih tinggi.

Entah karena para pelakunya masih belum jera lantaran hukuman mati belum diterapkan atau karena pola hidup yang konsumtif hingga membuat seseorang tidak takut ditangkap lantaran memakan uang haram milik rakyat.

Menyingkapi hal tersebut, institusi Adhyaksa yang di wakili oleh kepala Intelijen, Muhammad Haris SH MH bersama kepala sub bagian pembinaan kejari Batubara, ivan najjar alavi, Sh.MH dalam sambutanya dalam acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pemberantasan korupsi dengan cara
melakukan terobosan baru guna menekan lajunya tindak pidana Korupsi.Yakni dengan cara mengedepankan Pencegahan tanpa melupakan upaya penindakan hukum yang digelar di Aula SMK Budi Darma Indrapura dan dihadiri oleh seluruh aparat desa dan biro hukum provinsi Sumatera Utara, kamis (9/5)

Menurut Muhammad Haris yang saat ini ditunjuk Jaksa Agung menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen yang juga merupakan bagaian dari tim TP4D kejaksaan Batubara untuk dapat lebih serius mensosialisasikan pencegahan tindak pidana ke seluruh aparatur pemerintahan Batubara ditekan melalui upaya preventif (pencegahan-red).

“di pemerintahan Batubara sebahagian sudah kami lakukan sosialisasi, bagaimana mengatasi tindak pidana korupsi ini secara efektif, baik itu di sekolah-sekolah hingga tatap sapa bersama kepala-kepala desa serta Eselon-Eselon II dan III kata Haris saat di wawancarai, Kamis (9/10/2018).

Haris pun menegaskan saat ini pihaknya akan melakukan pendekatan melalui paradigma Corruption Impact assessment -CIA.

“Pendekatan baru pemberantasan korupsi dengan cara ini yaitu paradigma yang terformulasi (corruption Impact assessment -CIA) artinya tidak hanya menghukum para pelaku Korupsi tetapi tidak kalah penting untuk memperbaiki kerusakan atau akar permasalahan sehingga banyaknya pelaku korupsi khususnya di Batubara tidak terulang kembali,”kata Haris

Kepala Intelijen Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatera Utara ini menilai banyaknya perkara korupsi yang diselidiki tidak ditunjang dengan jumlah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi saat dilimpahkan ke Pengadilan.

“Biaya yang tinggi untuk penyelesaiannya. Selain itu, lebih tinggi biaya operasional daripada uang negara yang hilang,”tegasnya.

Haris juga menegaskan bahwa pemilihan/pembatasan perkara yang pantas diajukan ke Pengadilan. Apalagi, lanjutnya, hukum berfungsi menindak kesalahan dan diberi sanksi (law as tool of social control).

“Hukum berfungsi merubah perilaku orang berbuat sesuai norma hukum atau jangan melanggar hukum (law as tool of social engineering,”ujarnya

Termasuk lanjut Haris bisa saja tim penyidik menghentikan proses penyelidikan, apabila pelaku mengobati dan mengembalikan kerugian keuangan negara serta mundur dari jabatannya.

“Disinilah letak diskresi dan nurani jaksa dibutuhkan untuk meraih tujuan hukum yang hakiki yaitu keadilan, karena menurut Gustaf Radbruch dalam bukunya ‘teori kepastian hukum’ menegaskan tujuan hukum adalah tercapainya keadilan, kepastian dan kebermanfaatan,” tukasnya.

Haris menjelaskan bahwa sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo yang sempat melontarkan statemen “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, menyambut hal tersebu”, Jaksa di zaman now ini meminta mindset seluruh aparat jaksa harus diubah dalam memandang pemberantasan Korupsi.

“Tidak selamanya memasukkan orang ke penjara menjadi tidak ada Korupsi, tetapi saat ini yang dikedepankan/diperlukan upaya pencegahan yang lebih serius dengan memanfaatkan TP4D semaksimal mungkin,” beber Haris.

Haris pun mengungkapkan tindakan pencegahan telah dilakukan di negara-negara eropa. Seperti Denmark, New Zealand dan negara-negara lainnya. Disana hampir tidak ada perkara Korupsi yang dibawa ke pengadilan.

“Semua itu karena pencegahan dimaksimalkan sedini mungkin sejak dari perencanaan di Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), pengoptimalan keuangan pelaksanaan di BPKAD, Menguatan SDM bersertifikasi pengadaan serta pengawasan APIP melalui program inspektorat dalam penyerahan secara fisik pekerjaan yang sudah dinyatakan selesai secara Final Hand Over,”pungkasnya.

[JHS/taf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.