Anggota DPRD Batubara Berharap Dualisme Kepala Dinas Pendidikan Batubara Segera Diakhiri

Jurnalhariansumut.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara saat ini masih menghadapi persoalan dualisme kepala Dinas. Baik versi SK Bahrumsyah maupun SK Muhammad Nasir Yohanan sama-sama mengklaim diri sebagai Kepala Dinas yang sah.

Kondisi ini mengundang keprihatinan banyak kalangan. Sebab selain dukungan kinerja PNS dan Guru Guru di bawah naungan dinas pendidikan di pemkab Batubara akan menjadi terbelah, beberapa Kontraktor yang memiliki usaha untuk mengerjakan proyek APBD maupun proyek DAK Pendidikan, juga menjadi bingung lantaran kedua Kepala Dinas ini mengambil kebijakan yang saling bertentangan.

Anggota DPRD Fraksi PDIP Batubara, Kristian Manurung yang dimintai komentarnya terkait dualisme kepala Dinas ini, mengaku tak mengikuti sejak awal kisruh tersebut. Karena itu, politisi PDIP dapil kecamatan Sei Suka dan Medang Deras ini menolak berkomentar terlalu jauh tentang kepala Dinas mana yang sah dan tidak sah.

Meski demikian sebagai wakil rakyat, Kristian Manurung berharap agar dualisme Kepala Dinas Pendidikan Batubara segera diakhiri. “Jangan biarkan dualisme Kepala OPD Pendidikan itu berlarut-larut. Apa lagi kepala dinas Versi A Masuk di Pagi Hari dan Kepala Dinas versi B Masuk Di siang Hari, itu tidak bagus untuk kesehatan birokrasi,” ucapnya, saat di konfirmasi via Telepon, Selasa (31/7).

Kristian berpandangan, baik dalam organisasi maupun pemerintahan, dualisme kepemimpinan tentu menjadi masalah besar. Karena itu, ada baiknya dualisme kepemimpinan, termasuk di Dinas Pendidikan Batubara harus segera diakhiri dengan mencari akar masalahnya dalam Rapat Dengar Pendapat.

“Di mana-mana, dualisme kepemimpinan itu menjadi masalah ya. Karena itu, penting untuk mencari, kenapa dualisme itu terjadi. Jadi kita harus daur ulang lagi di mana akar masalah sebenarnya, kemungkinam besok saya akan remukan semua anggota DPRD Komisi C, dan akan memangil kedua Kepala Dinas itu untuk hadir dan melihat SK mana yang berlaku dan mana yang tak berlaku, dalam minggu ini akan kita jadwalkan RDP, setelah itu baru akan kita panggil Bupati dan Setda” tandasnya (JHS/tf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.